Katarizon

PENDAHULUAN

Banyak pengertian politik yang disajikan oleh beberapa para ahli dan dapat dilihat dari beberapa segi atau aspek. Seperti misalnya dari segi kekuasaan dan pengaruh dari politik itu sendiri. Maka dari itu, saya akan membahas mengenai apa itu politik; Spesifikasinya adalah politik yang ada di Asia Timur beserta tokoh sentral yang mendukung dari pengkajian politik di Asia Timur.

PEMBAHASAN 

Pertama saya berangkat dari pengertian pemikiran politik. Pemikiran politik merupakan konsep penyelidikan yang mengkhususkan diri pada pencarian solusi dari permasalahan politik yang ada untuk mencapai tujuan dari politik itu sendiri. Pencarian solusi tersebut yang pada akhirnya menghasilkan pendapat-pendapat yang sinergis dengan permasalahan. Pemikiran politik selalu berubah, tergantung pada waktu dan tempatnya.

Pembahasan ini mengarah pada spesifikasinya, yaitu “Pemikiran Politik Timur”. Dilihat dari pengertian pemikiran politik diatas maka, dapat disimpulkan bahwa pemikiran politik timur adalah konsep penyelidikan yang mengkhususkan diri pada pencarian solusi dari permasalahan-permasalahan yang timbul pada negara-negara Timur guna tercapainya tujuan dari politik timur itu sendiri.

Tokoh Sentral dalam Pemikiran Politik Timur

Ada banyak sekali tokoh-tokoh yang memliki pemikiran yang menggugah dunia di Timur. Mereka muncul dari beberapa Negara yang mempunyai kebudayaan dan agama yang berbeda seperti Islam, Cina dan India. Tapi budaya dan agama itu juga yang menjadi persamaan ciri dari tokoh-tokoh ini. Dasar pemikiran politik mereka masih sangat dipengaruhi ajaran agama, dan warisan budaya mereka masing-masing.

A.    Al-Farabi

 Al-Farabi merupakan pemikir politik timur yang bersifat Idealistic yaitu, pemikiran yang berupa ide dan logika menuju arah ideal dimana fokus perhatiannya pada kualitas pemimpin pada sebuah negara.

B.    Al-Mawardi
Al-Mawardi merupakan pemikir politik timur yang bersifat Realistic (metode yang jitu sebagai dasar kokoh bagi semua pemikiran, yaitu dengan menyangsikan setiap yang hanya bersifat metode.  Kalau suatu kebenaran tahan terhadap ujian kesangsian, maka kebenaran itu 100%). Al-Mawardi memfokuskan perhatiannya pada konstitusi sebuah negara.

C.    Ibnu Khaldun
Ibnu Khaldun merupakan pemikir politik timur yang memperkenalkan konsep kepemimpinan Primus Inter Pares. Primus Inter Pares memiliki defenisi bahwa seorang pemimpin itu harus memiliki kualitas yang terbaik dari antara warga lainnya. Kualitas tersebut dilihat dari kemampuan mengorganisasi dan kemampuan menelaahdan melaksanakan mimpi-mimpi publik.

D.    Confucius
Confucius memfokuskan perhatiannya terhadap bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik untuk rakyatnya yang secara cerdas mementingkan kepentingan rakyatnya. Dengan demikian, pemerintah bisa menjadi tempat yang nyaman bagi penyaluran aspirasi masyarakat.

E.    Lao Tsu
Konsep pemikiran Lao Tsu sama dengan konsep pemikiran Confucius yaitu sama-sama menjunjung tinggi pelaksanaan pemerintahan yang bijaksana. Perbedaannya, jika confucius menyatakan bahwa seorang pemimpin yang bijaksana itu harus berbuat banyak bagi rakyatnya maka, Lao Tsu beranggapan bahwa seorang pemimpin yang bijaksana itu tidak harus berkewajiban membuat banyak hal untuk rakyatnya. Menurutnya, kesulitan-kesulitan yang timbul dalam masyarakat itu bukan karena terlalu banyak hal yang belum dikerjakan melainkan karena terlalu banyak hal yang dikerjakan sehingga memancing masyarakat untuk bermimpi mendapatkan apa yang tidak mungkin ia dapatkan. Jangan terlalu abisius untuk mendapatkan apa yang belum tentu didapatkan karena itu akan menimbulkan kekeliruan atau kerancuan pemikiran. Maka dari itu, pemimpn yang bijaksana memimpin dengan cara mengosongkan fikiran rakyatnya, mengisi perut rakyatnya, melemahkan kehendak mereka dan mengencangkan syaraf mereka.

F.    Mahatma Gandhi
Menurut Mahatma Gandhi,  sebuah kepemimpinan itu menolak mengambil bagian dari sistem yang tidak adil. Pemikirannya bertujuan untuk mengubah  struktur masyarakat yang tidak adil.

KESIMPULAN 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pemikiran politik timur merupakan bagian dari ilmu politik yang mengkhususkan diri  pada penyelidikan pemikiran-pemikiran yang ada dalam ilmu politik dari zaman Yunani kuno sampai sekarang. Dalam pemikiran lain dapat juga disimpulkan bahwa pemikiran politik merupakan bagian ilmu pengetahuan politik yang menjunjung tinggi Etika dan Etiket.

Pemikiran mengenai politik di timur berawal dari berbagai macam pemikiran dan ajaran oleh para ahli di atas. Disitulah awal mula perkembangan politik timur. Dalam kebanyakan ajaran yang mereka ajarkan, mereka selalu mengajarkan bagaimana moral dan juga tingkah laku yang  baik yang sesuai. Semuanya berawal dari perkembangan peradaban India dan Cina yang melahirkan beberapa ajaran baru. Seperti India yang melahirkan Hinduisme dan juga Buddhisme. Selain itu tidak ketinggalan juga dengan Jepang yang melahirkan ajaran Shintoisme. Dari berbagai macam peradaban inilah akhirnya melahirkan para pemikir dan ahli-ahli yang besar dan akhirnya banyak terjadi penemuan-penemuan dalam dunia ilmu pengetahuan dan tentunya dalam hal pemikiran mengenai politik.

Daftar Pustaka
http://www.pdp.or.id/page.php?lang=id&menu=news_view&news_id=30
Kencana Syafiie,M.Si,Drs.H.Inu,Sistem Politik Indonesia,Refika Aditama,Bandung,2002.
http://agendapamel.wordpress.com/
http://www.politik.lipi.go.id/index.php/in/kolom/timur-tengah/610-demokratisasi-dan-fenomena-kebangkitan-politik-islam-di-timur-tengah
http://persma.com/baca/2011/11/09/what-is-idealism.html
http://www.masbied.com/search/arti-realisme

Pendahuluan

 Organisasi birokrasi di kalangan masyarakat selama ini dipahami sebagai sebuah organisasi yang melayani masyarakat dengan berbagai pandangan negatif antara lain, yaitu proses pengurusan surat atau dokumen lain yang berbelit-belit, tidak ramah, tidak adil, tidak transparan, mempersulit dan memperlama pelayanan, dan sebagainya. Tidak salah jika masyarakat akhirnya menggambarkan birokrasi dengan hal-hal seperti itu, karena pengalaman-pengalaman yang tidak mengenakkan yang mereka alami secara langsung membuktikan bahwa birokrasi yang ada tidak berjalan sesuai apa yang seharusnya.  Hingga banyak pertanyaan-pertanyaan yang bermunculan tentang apakah memang seperti itu gambaran birokrasi (juga di Indonesia) saat ini ? Bagaimana dengan teori-teori yang telah diciptakan agar birokasi ini dapat berjalan dengan baik?

Defenisi Birokrasi

Banyak sekali para ahli atau tokoh yang mendefinisikan tentang birokrasi, diantaranya adalah

Dari beberapa ahli yang sudah mendefinisikan birokrasi tersebut, bisa kita simpulkan bahwa sebenarnya secara umum birokrasi adalah tata kerja pemerintahan agar tujuan negara bisa tercapai secara efektif dan efisien. Oleh karena itu kita harus obyektif dan terbuka dalam tatanan kerja ini untuk tujuan bersama (bukan per individu atau per orang).

Contoh di dalam pemerintahan Indonesia

Untuk menggambarkan organisasi dalam pemerintahan negara Indonesia, maka birokrasi bisa didefinisikan sebagai keseluruhan organisasi pemerintah, yang menjalankan tugas-tugas negara dalam berbagai unit organisasi pemerintah dibawah Departemen dan Lembaga-lembaga Non Departemen, baik di tingkat pusat maupun di daerah seperti di tingkat Propinsi, Kabupaten, dan Kecamatan, bahkan pada tingkat Kelurahan dan Desa. Sedangkan Birokrat dalam arti pejabat pimpinan tingkat atas dan menengah dalam suatu struktur organisasi pemerintah umum. Jadi birokrat terdiri dari unsur-unsur pimpinan yaitu para pejabat dalam organisasi pemerintahan baik di pusat maupun di daerah.

Makna Birokrasi

Meskipun secara umum sudah ada penjelasan atau definisi tentang birokrasi, tetapi dalam khasanah ilmu pengetahuan perbedaan pendapat dan pandangan sangat dihargai. Demikian juga dengan perbedaan pandangan tentang birokrasi. Ada beberapa tokoh atau ahli yang memandang birokrasi secara positif, ada juga yang secara negatif, tetapi ada juga yang melihatnya secara netral (value free).

Teori-Teori dalam Birokrasi

Dalam ilmu sosial, ketika muncul definisi, sudah pasti tidak mungkin hanya dilihat dari satu aliran/ perspektif/ pemikiran/ teori saja, karena ilmu sosial mempelajari tentang manusia yang antara satu dan lainnya punya banyak perbedaan (misalnya berbeda tentang latar belakangnya, status ekonominya, status sosialnya, adat istiadatnya, dan sebagainya). Sehingga ilmu sosial adalah ilmu yang kaya akan pemikiran dan pendapat atau sudut pandang.

Aliran pemikiran tentang birokrasi ini dikenal dengan istilah TEORI. Dalam ilmu politik terdapat beberapa teori (yang menonjol) dalam membentuk institusi (birokrasi) di berbagai negara, yakni :

 1.    Teori rational-administrative model

Teori ratinal administrative model adalah model yang dikembangkan oleh Max Weber. Model ini menyatakan bahwa birokrasi yang ideal adalah birokrasi yang berdasarkan pada sistem peraturan yang rasional, dan tidak berdasarkan pada paternalisme kekuasaan dan kharisma. Dalam teori ini, birokrasi harus dibentuk secara rasional sebagai organisasi sosial yang dapat diandalkan, terukur, dapat diprediksikan, dan efisien.

Penciptaan birokrasi secara rasional ini adalah tuntutan demokratisasi yang mensyaratkan diimplementasikannya law enforcement dan legalisme formal dalam tugas-tugas penyelenggaraan negara. Oleh karena itu birokrasi harus diciptakan sebagai sebuah organisasi yang terstruktur, kuat, dan memiliki sistem kerja yang terorganisir dengan baik. Contoh penerapan dari teori ini adalah pada negara-negara dengan tipe kepemimpinan yang dominan.

Teori ini dikemukan oleh Max Weber dalam buku : The Protestant Ethic and Spirit of Capitalism. Ia menulis juga buku-buku lain, antara lain adalah The Theory of Social and Economic Organization, buku yang diharapkan Weber menjadi karyanya yang terbesar tetapi tidak dapat diselesaikannya hingga saat ajalnya. Pandangan Weber tentang organisasi tercermin juga pada buku yang berjudul From Max Weber : Essays in Sociology yang diterjemahkan dan disantun oleh H.H. Gerth dan C.Wright. 

Model organisasi birokratis diperkenalkan oleh Max Weber.Weber  membahas peran  organisasi  dalam  suatu  masyarakat  dan ia  mempertanyakan bentuk  organisasi  yang  sesuai  pada  akhir  abad ke-9. Organisasi birokratis menurut Weber dapat menjamin tercapainya alokasi sumber yang terbatas ada sebuah masyarakat  yang  kompleks  seperti  masyarakat industri Eropa. Ia juga mengemukakan  adanya  7  ciri  yang  dapat dijumpai pada sebuah oragnisasi birokratis, yaitu :

Bentuk  organisasi  yang  ditunjukkan  oleh  Weber dengan  tujuh dimensi tersebut merupakan bentuk ideal dari organisasi birokratis. Kebanyakan dimensi tersebut tampak di jalankan pada banyak organisasi yang ada di sekeliling kita, seperti hirarki otoritas, pembagian tugas dan penggunaan dokumen tertulis. Tetapi jarang sekali dijumpai organisasi yang  mampu  menjalankan  ke tujuh dimensi tersebut secara sempurna. Apabila setiap kegiatan organisasi dicatat secara tertulis misalnya, maka organisasi akan penuh dengan dokumen sehingga akan menghambat seluruh pekerjaan lainnya

Otoritas dalam Organisasi 

Prinsip  hirarki  yang  dinyatakan sebelumnya  menuntut  adanya otoritas yang lebih besar pada tingkatan yang lebih tinggi agar dapat melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap tingkatan yang lebih rendah. Weber menyatakan bahwa terdapat 3 jenis otoritas, yang berpengaruh terhadap  pola kepemimpinan  maupun kegiatan pengambilan keputusan dalamsuatu organisasi, yaitu :

Hubungan Ukuran Organisasi Terhadap Birokrasi

Lebih dari 100 penelitian telah dilakukan untuk menjawab pertanyaan- pertanyaan ini. Sebagian besar akhirnya menunjukkan bahwa organisasi besar  pada umumnya mempunyai perbedaan dari organisasi kecil,  terutama perbedaan pada beberapa dimensi dari strukturnya, seperti :

Konsep birokrasi ideal Weber tersebut menekankan bagaimana seharusnya mesin birokrasi itu secara profesional dan rasional dijalankan. Memahami upaya Weber dalam menciptakan konsep tersebut, perlu kiranya kita  menghargai logika pendekatan yang digunakan dan pemikiran baru yang dikemukakannya yang mencerminkan keadaan semasa hidupnya. Birokrasi ideal tersebut merupakan konstruksi abstrak yang membantu konstruksi kita memahami kehidupan sosial. Satu hal yang amat penting ialah memahami mengapa birokrasi itu dapat diterapkan dalam kondisi organisasi tertentu, dan apa yang membedakan kondisi tersebut dengan kondisi organisasi lainnya.

Terdapat 7 Konsep Modern Tentang Birokrasi Rasional tergambar oleh penjelasan para pemikir seperti Weber, Peter Blau, de Gourney, dan Mill. Diantaranya yaitu:

1.    Birokrasi sebagai Organisasi Rasional
2.    Birokrasi sebagai Inefisiensi Organisasional
3.    Birokrasi sebagai Kekuasaan yang dijalankan oleh Pejabat
4.    Birokrasi sebagai Administrasi Negara (Publik)
5.    Birokrasi sebagai Administrasi yang dijalankan oleh Pejabat
6.    Birokrasi sebagai sebuah Organisasi
7.    Birokrasi sebagai Masyarakat Modern.

Birokrasi di Negara berkembang  

Birokrasi di negara sedang berkembang diharapkan berperan dalam banyak hal, yaitu:

Selain itu birokrasi di negara sedang berkembang juga sangat berperan sebagai “pendidikan” masyarakat. Melalui kegiatan-kegiatan pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan, birokrasi mengajarkan kepada masyarakat kebijakan dan praktek penyelenggaraan pemerintahan yang sebenarnya. Isi dan cara kegiatan-kegiatan itu dilakukan oleh aparat pemerintah secara nyata, dan merupakan bahan ajaran bagi masyarakat tentang makna dan manfaat penyelenggaraan pemerintahan.

Indonesia sebagai salah satu negara yang sedang berkembang dan baru beberapa tahun mengalami perubahan paradigma dalam sistem perpolitikan, netralitas pegawai negeri sipil (PNS) secara terus menerus diupayakan agar tidak dijadikan kendaraan politik dari kepentingan politik suatu golongan atau kelompok. Sebagai aparatur negara,  PNS yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan nasional dituntut kesetiaan dan ketaatannya kepada Pancasila, UUD ’45, bekerja secara profesional dan tanggung gugat (akuntabel), serta berorientasi pada hasil (outcome), dan bukan pada input atau masukan dan keterukuran.

Perkembangan birokrasi yang pada intinya dilaksanakan oleh para birokrat atau pegawai negeri di Indonesia tidak jauh berbeda dengan pengalaman negara sedang berkembang lain yang mendapat kemerdekaannya setelah Perang Dunia II. Korps kepegawaian pada masa penjajahan sebenarnya tidak ada bagi pribumi yang bekerja di instansi pemerintahan kolonial. Mereka hanya pembantu-pembantu dari pegawai-pegawai warga negara penjajah. Dengan demikian, kelahiran korps pegawai negeri di Indonesia (KORPRI) tidak merupakan kelanjutan dari korps kepegawaian masa penjajahan, tetapi tumbuh dan berkembang sejak Proklamasi 1945.

Dengan perkembangan seperti itu semangat kepegawaian di Indonesia dapat disamakan dengan perkembangan kepegawaian di Amerika Serikat yaitu merupakan sarana keikutsertaan rakyat di dalam kegiatan pemerintahan dan kehidupan bernegara. Ketentuan-ketentuan universal tentang pejabat negara juga tampak di dalam UUD’45, yaitu:

Birokrasi Weberian selama ini banyak diartikan sebagai fungsi sebuah biro.Suatu biro merupakan jawaban yang rasional terhadap serangkaian tujuan yang telah ditetapkan. Ia merupakan sarana untuk merealisasikan tujuan-tujuan tersebut. Seorang pejabat seyogyanya tidak menetapkan tujuan-tujuan yang ingin dicapai tersebut. Penetapan tujuan merupakan fungsi politik yang menjadi masternya. Setiap pekerja atau pejabat dalam birokrasi pemerintah merupakan pemicu dan penggerak dari sebuah mesin yang tidak mempunyai kepentingan pribadi. Setiap pejabat pemerintah tidak mempunyai tanggung jawab publik kecuali pada bidang tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya.

Kesimpulan 

Dari beberapa ahli yang sudah mendefinisikan birokrasi tersebut, bisa kita simpulkan bahwa sebenarnya secara umum birokrasi adalah tata kerja pemerintahan agar tujuan negara bisa tercapai secara efektif dan efisien. Oleh karena itu kita harus obyektif dan terbuka dalam tatanan kerja ini untuk tujuan bersama (bukan per individu atau per orang).

Penciptaan birokrasi secara rasional ini adalah tuntutan demokratisasi yang mensyaratkan diimplementasikannya law enforcement dan legalisme formal dalam tugas-tugas penyelenggaraan negara. Oleh karena itu birokrasi harus diciptakan sebagai sebuah organisasi yang terstruktur, kuat, dan memiliki sistem kerja yang terorganisir dengan baik. Contoh penerapan dari teori ini adalah pada negara-negara dengan tipe kepemimpinan yang dominan.

Jadi, birokrasi adalah sebuah model organisasi normatif, yang menekankan struktur dalam organisasi. Unsur-unsur birokrasi masih banyak diketemukan diorganisasi-organisasi modern yang lebih kompleks daripada hubungan “face-to-face” yang sederhana. Organisasi perusahaan, sekolah-sekolah, pemerintah dan organisasi-organisasi besar lainnya banyak mempergunakan konsep-konsep teori birokrasi.

REFERENSI
Buku
Rina Martini. 2012, Buku Ajar Birokrasi Dan Politik. Universitas Diponegoro, Semarang
J. Endi Rukmo. Diktat  kuliah ” Birokrasi Pemerintahan Indonesia ”. 5 Desember 2012. http://rincian.com/birokrasi-di-indonesia/ diakses pada tanggal 1 May 2013
Jhen. Birokrasi. 11 Oktober 2011.
http://www.scribd.com/doc/72238613/LANDASAN-TEORI-BIROKRASI diakses pada tanggal 01 May 2013

Web
Melky. Teori Birokrasi, 19 November 2012. http://melkyat.blogspot.com/2012/11/teori-birokrasi.html diakses pada 01 May 2013
Indra Kurnia, 05 Februari 2008. Kutipan Buku Birokrasi Martin Albrow. http://kaummudayangmerana.blogspot.com/2008/02/kutipan-buku-birokrasi-martin-albrow.html diakses pada 01 May 2013

Konsep Sosiologi

Comte sangat menekankan makna ilmiah dari sosiologi. Bahkan lahirnya disiplin tersebut terikat pada ide fundamental bahwa seorang harus mempergunakan metode-metode pengamatan yang dipakai oleh ilmu-ilmu alam untuk mempelajari gejala-gejala sosial. Emile Duekheim kelak setuju dengan mengatakan bahwa kita harus memperlakukan fakta-fakta sosial. “ Sebagaimana kita memperlakukan benda-benda”. Kemudian kita akan melihat bahwa para ahli sosiologi modern tidak sleuruhnya menganut pandangan ini.

Sikap positivis ini  merupakan suatu revolusi intelektual yang murni sampai dengan abad delapan belas, fakta-fakta sosial dipelajari terutama dari titik tilik filosofis dan etis. Ada usaha yang dibuat untuk memberikan batasan bukan tentang apakah suatu masyarakat itu, akan tetapi apakah seharusnya masyarakat itu di dalam kerangka keyakinan-keyakinan metafisik dan agama terhadap hakikat manusia dan masyarakat harus dipelajari “seperti benda-benda” secara ilmiah, kedengarannya bersifat menghujah menodai sesuatu yang dianggap sakral atau suci.

Dalam tahap awal ini, metode untuk menganalisa fakta-fakta sosial pada hakikatnya deduktif, berdasarkan prinsip-prinsip tertentu,obyek-obyek kepercayaan tertentu. Tidak ada kemungkinan untuk membuktikan premisa-premisa dasar secara ekspreimental. Kesimpulan-kesimpulan ditarik dari prinsip-prinsip  ini melalui penalaran yang logis. Dengan demikian hasilnya bersifat “normatif”, mereka dipakai untuk memberikan batasan hukum-hukum (atau “norma-norma”) yang bisa memungkinkan “suatu masyarakat yang baik” berfungsi sesuai dengan prinsip-prinsip metafisik dan moral yang diletakkan sebagai basis penalaran. Untuk mengungkapkan hakikat yang benar dari manusia, benda-benda dan peristiwa-peristiwa, maka metode ini bukannya didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tentang kenyataan,” akan tetapi didasarkan pada “ pertimbangan nilai” yang dihadapi manusia, tentang baik dan jahat, benar dan salah, defenisi-defenisi yang dianggap absolut dan kudus. Aturan-aturan tingkah laku atau norma-norma diambil dari pertimbangan nilai ini.
Tentu saja sejak masa-masa dahulu, beberapa penulis berusaha untuk mempelajari fakta-fakta sosial secara ilmiah. Aristoteles adalah perintis dalam hal ini dan kemudian, machiavelli (the Prince, 1542) dan Jean Bodin (The Republic, 1577), akan tetapi karya-karya mereka adalah pengecualian. Tambahan pula, sampai pada tingkat tertentu mereka memantulkan kecenderungan umum bagi studi filosofis dan etis terhadap fakta-fakta sosial. Analisa-analisa ilmiah dibumbui oleh keputusan-keputusan nilai, orientasi umum penelitian tetap normatif.

Titik balik tejadi dengan Montesquieu, bukunya spirit of laws (1784) adalah pembahasan atau karya pertama di dalam sosiologi politik. Disini kita laporkan apa yang ada dan bukannya apa yang seharusnya ada”, demikian dimaklumkan tuan tanah dari La Brede ini yang mewariskan dunia dengan defenisi hukum yang baik dalam artian ilmiah sesungguhnya. “Namun, karya-karyanya juga dalam jangka waktu yang lama tetap merupakan usaha yang terpencil. Kecuali sosiologi ekonomi, baru pada abad kesembilan belas penelitian dalam ilmu sosial membuat langkah-langkah menuju obyektivitas. Bilamana comte pertama-tama berpikir untuk membapyiskan ilmu yang baru dengan nama “fisika sosial,” hal tersebut dilakukannya dengan maksud yang jelas untuk mempergunakan suatu istilah yang menunjukkan pentingnya mengambil alih metode-metode pengamatan yang sama yang menjadi ciri ilmu-ilmu alam dan fisika. Sikap dasar ini masih tetap berlaku untuk merumuskan osiologi pada masa kita . ilmu-ilmu sosial adalah ilmu sejauh mereka berusaha, sebagaimana ilmu-ilmu alam, untuk memberikan deskripsi dan menjelaskan gejala-gejala yang sebenarnya dengan teknik-teknik pengamatan dan merumuskan “ reality judgments” dan bukannya “value judgments”. Namun, sementara itu konsep-konsep umum tentnag ilmu juga mengalami perubahan.

Konsep Modern Tentang Pengetahuan Ilmiah

Selama lima puluh tahun yang terakhir konsep ilmu telah mengalami perubahan-perubahan radikal, dengan gema-gema yang tertangkap di dalam bidang sosiologi. Perdebatan hangat pertama-tama terjadi dikalangan ahli-ahli filsafat tahun 1930an tentang masalah batas-batas determinisme, justru dasar dari penelitian ilmiah.

Agar ilmu mampu menjelaskan “hubungan-hubungan yang niscaya yang berasal dari hakikat benda-benda,” maka hubungan ini harus sungguh-sungguh niscaya, dengan kata lain, anteseden khusus A harus selalu dan mau tidak mau menghasilkan akibat B. Inilah apa yang kita maksudkan dengan “determinisme”, Kini studi-studi atomik mengatakan bahwa hubungan-hubungan fisikal tidak secara tegas bersufat deterministik, sehingga bagi sebuah anteseden A bisa saja ada beberapa hasil B, C, D dan seterusnya, tanpa sepengetahuan kita yang manakah yang muncul. Kita hanya tahu kemungkinan nisbi (relative probability) masing-masingnya (Louis de Broglic). Pada pihak lain, dalam beberapa bidang lain kita mampu merumuskan sejenis “hubungan ketidakpastian” (relationship of uncertainty): semakin pasti dan deterministik satu unsur di dalam sekelompok unsur, semakin kurang kadar kebenarannya mengenai hubungan korelatifnya.

 Heisenberg membuktikan semakin tepat kita menentukan posisi suatu obyek yang bergerak, semakin kurang kemungkinanya bagi kita untuk menentukan kecepatannya (velocity). Ini membuatnya tidka mungkin untuk memberikan batasan tentang trajectory dengan kepastian absolut. Akan tetapi ahli filsafat membuat generalisasi dari kasus-kasus spesifik dari analisa ilmiah yang mereka tidak sepernuhnya berwenang untuk memahaminya. Analisa-analisanya tidak pernah merupakan jaminan bagi generalisasi-generalisasi menurut tafsirannya.

Dari Deteminisme Absolut Kepada Determinisme Statistika
Hal penting yang pertam-tama yang harus dicamkan adalah fakta bahwa ilmu dan deteminisme tidka lagi merupakan pemikiran masa kini sebagiman pada akhir abad sembilan belas, dan awal abad dua puluh, ketika perdebatan besar berkecamuk tentang isu-isu fundamental ini. Deteminisme telah semakin mendapatkan makna statistika. Kita tidak lagi mengumumkan bahwa kondisi A secara mau tidak mau menghasilkan wajah kondisi (apperance) B, akan tetapi bahwa kemungkinan terjadinya B sebagai konsekuensi dari A adalah menurut hukum kemungkinan terjadinya B sebagai konsekuensi A adalah menurut hukum kemungkinan tertentu.

Dalam kebanyakan ilmu-ilmu fisika, derajat kemungkinan  berada dalam tingkatan demikian tinggi, kemungkinan hampir nol dan sebaliknya. Namun, dalam tingkatan atomik, keadaanya agak berbeda. Disini ada kemungkinan untuk realisasi beberapa hipotesa (B, C, D dan seterusnya) sebagai konsekuensi dari faktor A, dengan kemungkinan masing-masing dalam tingkatan yang cukup itnggi. Ilmu berusaha untuk menentukan dengan ketepatan kemungkinan relatif terjadinya masing-masing.

Dari sini titik tilik kita masa kini adalah kebalikan dari yang dipegang pada penutup abad kesembilanbelas. Pada mulanya, tujuannya adalah menempatkan ilmu-ilmu sosial pada dasar yang sama sebagaimana ilmu-ilmu fisika dengan membuat postulat tentang adanya deteminisme sosial yang analog dengan determinisme fisika yang dianggap absolut. Kini kita tidak lag menerima determinisme fisika sebagai sesuatu  yang absolut, akan tetapi sebagai sesuatu yang relatif, seperti determinisme statiska, sebuah konsep yang diciptakan oleh ilmu-ilmu sosial.

Perubahan ini menguntungkan pengembangan ilmu-ilmu sosial dengan menghapus keberatan-keberatan lama yang didasarkan pada masalah kebebasan manusia, kebebasan kehendak. Paham kebebasan kehendak secara diametral bertentangan dengan deteminisme tradisional. Kaum positivis abad yang lalu sampai kepada titik untuk mengingkari setiap kebebasan kehendak, yang dianggapnya sebagai khayalan semata dan ini dibuatnya demikian dengan maksud untuk menciptakan ilmu-ilmu sosial.

Determinisme statiska menentang paham kebebasan yang diberlakukan dan dibenarkan kembali oleh filsafat eksistensialisme dalam konteks lain. Ketika menyatakan tingkah laku kelompok dari segi probabilitas, determinisme statiska memperhitungkan kemungkinan adanya pilihan bebas dari individu-individu di dalam kelompok.

Batas-batas Sifat Ilmiah Sosiologi
Pertam, bidang dimana metode-metode ilmiah bisa dipakai kini sangat kecil. Mereka sangat penting di dalam disiplin-disiplin seperti ekonomi dan demografi, akan tetapi di tempat-tempat tertentu penggunaannya sangat terbatas. Mencoba untuk melukiskan kenyataan atau menemukan kebenaran-kebenaran operasional, sambil semata-semata mendasarkan diri seseoranga pada observasi ilmiah. Setiap analisa mendalam terhadap sesuatu kelompok sosial jauh lebih tergantung pada pendekatan-pendekatan dan hipotesa-hipotesa daripada fakta-fakta yang dibangun secara ilmiah.


Plastisita Fenomena-fenomena Sosial
Fakta-fakta sosial berbeda dari “benda-benda”, terlepas dari hukum Emile Durkheim. Benda-benda material bisa dibedakan agak gampang satu dari yang lainn. Bahkan kalau setiap benda terdiri dari atom, maka atom-atom bergabung menjadi benda-benda dengan bentuk-bentuk yang jelas-jelas bisa dirumuskan. Kita melihat benda-benda melalui pendidikan sebagai mana melalui kaca-kaca berwarna. Psikologi individual juga mempengaruhi tafsiran kita. Apa arti bentuk-bentuk ini bagi bagi setiap individu menjelaskan kepribadiannya. Namun benar bahwa kemungkinan-kemungkinan tafsiran pribadi  pada setiap individu dibatasi oleh fakta-fakta material yang mempengaruhi setiap orang.

Sebaliknya, fenomena sosial, jauh lebih amorf sifatnya, lebih plastik. Mereka menunjukan dirinya di dalam samaran suatu kontinum yang unsur-unsurnya yang berbeda sangat sulit dipisah-pisahkan. Seolah-olah tidak ada tepi laut yang membatasi tanah dan laut. Tentu saja ada pemisahan- pemisahan objektif diantara fenomena-fenomena sosial, akan tetapi jauh lebih kurang jelas.

Dalam ilmu-ilmu fisika kita berurusan dengan verifikasi-verifikasi yang benar, karena fakta fisikal keras, benda-benda kokoh yang menolak tekanan dari struktur-struktur konseptual. Di dalam ilmu sosial, pada pihak lain, fakta-fakta cenderung mengelompok disekitar conjectures dan hipotesa-hipotesa dalam tingkatan yang jauh lebih tinggi, untuk sesuai dengan bentuk-bentuk teori dan sistem, sebagaimana kita katakan di atas, dengan akibat bahwa kita selalu memperoleh, sekurang-kurangnya sebagian, jawaban yang dikehendaki.

Pentingnya Nilai-Nilai Sosial
Secara umum nilai-nilai adalah keyakinan relatif kepada yang baik dan jahat, yang benar dan yang salah, kepada apa yang seharusnyaada dan yang seharusnya tidak ada. Nilai-nilai memainkan peranan yang sangat penting di dalam kehidupan sosial. Kebanyakan hubungan-hubungan sosial didasarkan bukan saja pada fakta-fakta postif tetapi juga pada pertimbangan-pertimbangan nilai.

Bahkan suatu analisa nilai-nilai yang objektif menunjukkan distorsi pada tingkat tertentu. Sistem nilai umum suatu masyarakat tidaklah semata-mata tambahan matematik dari sistem yang berbeda di dalamnya. Suatu studi yang objektif tidak pernah berjalandi bawah permukaan sistem nilai, tidak pernah menembusi maknanya yang lebih dalam. Dia yang tidak pernah mengalami iman tidak bisa secara penuh memahami fenomena agama.

Di dalam ilmu-ilmu sosial, pada tingkat tertentu pengamat senantiasa merupakan sebagian dari kenyataan yang diamatinya. Bahkan ahli sosiologi yang paling netral, paling dingin tidak pernah sepenuhnya netrak dalam hubungannya dengan setiap masyarakat. Dalam konsep ilmu modern, yang didasarkan pada hasil-hasil operasional, pentingnya nilai-nilai sosial sedikitnya memberikan rintangan kepada penelitian ilmiah. Pola pendapat, studi-studi, motivasi, metode-metode psikoanalisa, dan ujicoba yang berhubungan dengan itu memberikan hasil-hasil yang baik dalam bidang ini.

Faktor Distorsi Pribadi Seorang Ahli Sosiologi
Sekarang pada satu pihak, setiap masalah manusia atas peri tertentu menyangkut orang yang mengamatinya dan sadar atau tidak sadar, terikat kepada suatu sistem nilai. Sampai kepada titik tertentu, dia bisa saja menganggap keputusan nilai dari orang lain sebagai fakta akan tetapi sikap semacam ini jauh lebih sulit untuk dipertahankan dalam hubungannya dengan keputusan nilai.
Di pihak lain, di dalam studi-studi fakta manusiawi ahli sosiologi mempunyai alat-alat lain selain observasi ilmiah – analisa pikirannya sendiri, kesadaran akan pikirannya sendiri dan introspeksinya. Dia tentu akan bosan dengan pengetahuan yang diperoleh atas peri ini karena tidak adanya ketepatan ilmiah.

Konsep PolitikKata politik sangat tua dan ada dalam kosakata setiap orang. Ia menembusi waktu dan karna seringnya dipakai menjadikannya sangat samar dan umum. Ada dua pertikaian arti sosiologi politik yaitu sosiologi politik sebagai ilmu tentang negara dan ilmu tentang kekuasaan.

Konsep Sosiologi Politik Sebagai Ilmu NegaraKonsep ini mempergunakan kata politik dalam konotasinya yang biasa yaitu berhubungan dengan negara. Negara disini mengartikan kategori khusus dari kelompok-kelompok manusia atau masyarakat. Praktisnya ada dua arti : Negara Bangsa (nation-state), menunjukkan masyarakat nasional yaitu komunitas yang muncul pada akhir zaman tengah dan kini menjadi paling kuat terorganisir dan paling utuh berintegrasi.

Mendefenisikan sosiologi politik sebagai ilmu negara adalah menempatkannya dalam klasifikasi dalam ilmu-ilmu sosial yang didasarkan pada hakikat dari masyarakat-masyarakat yang dipelajari.

Konsep Sosiologi Politik Sebagai Ilmu tentang KekuasaanKonsep yang lebih modern menganggap bahwa sosiologi politik adalah ilmu tentang kekuasaan, pemerintahan, otoritas, komando, di dalam semua masyarakat manusia, bukan saja di dalam masyarakat nasional. Sosiologi politik dengan demikian berbeda dengan demikian berbeda dari sosiologi ekonomi, sosiologi agama, sosiologi kesenian, dan seterusnya.

Lonjakan imperialisme di Kanada dan Amerika. dan  Bagaimana dampaknya Imperialisme merupakan salah satu fenomena yang paling penting yang telah membentuk era modern seperti sekarang ini. Istilah imperialisme ini disebut sebagai konsep berupa politik, ekonomi ataupun geografis. 

Siapa yang tidak tahu Negara Kanada dan Amerika Serikat? Dua negara maju yang sama-sama terletak di Benua Amerika ini memiliki sistem ekonomi yang berorientasi pada pasar, pola produksi dan standar hidup yang tinggi. Negara besar yang sedang gencar-gencarnya melakukan imperialisme.
Imperialisme ialah sebuah kebijakan di mana sebuah negara besar dapat memegang kendali atau pemerintahan atas daerah lain agar negara itu bisa dipelihara dan dikembangkan. Sebuah contoh imperialisme terjadi saat negara-negara itu menaklukkan atau menempati tanah-tanah tersebut.
Imperialisme dibagi menjadi dua yaitu :

1.    Imperialisme Kuno ialah upaya suatu negara mencari tanah jajahan karna terdorong 3G (Gold, Glory, Gospel). Mereka yang melakukannya pada saat itu mempraktekkan penjajahan yang amat buruk, mengangkut sebesar-besarnya kekayaan alam daerah jajahan ke negara mereka tanpa mempedulikan nasib rakyat jajahan tersebut. Pelopornya ialah Portugis dan Spanyol.

2.    Imperialisme Modern yaitu pertama kali muncul di Inggris lalu menyebar ke negara-negara eropa lainnya. Negara penjajah mencari tanah jajahan untuk kepentingan ekonomi dan memenuhi kebutuhan industri, sebagai tempat pengambilan bahan mentah dan pasaran hasil industrinya, sehingga ekonomi merupakan inti dari imperialisme modern.

Dan Imperialisme modern ini lah yang tengah digalakkan oleh Kanada dan AS. Menguasai (dengan paksa) seluruh dunia untuk kepentingan negaranya, maksudnya disini tidak perlu merebut dengan kekuatan senjata, tetapi dengan jalan kekuatan ekonomi, kultur, agama dan ideologi. Membuat negara lain bergantung kepada negara mereka secara ekonomi khususnya tanpa disadari.

Contoh Imperialisme AS di Indonesia

Dari segi Perekonomian, banyak produk-produk AS yang beredar di Indonesia. Mulai dari hal yang kecil seperti kebutuhan sehari-hari (makanan, minuman, perlengkapan mandi, produk kosmetik,dll) hingga kebutuhan tersier yaitu kebutuhan untuk hidup mewah (mobil, teknologi canggih) semuanya dikuasai AS. Memberikan keuntungan yang tak terkira buat mereka. Tanpa masyarakat Indonesia sadari mereka telah dijajah secara halus oleh bangsa barat tersebut.

Belum lagi banyaknya perusahaan asing yang berdiri di Indonesia. Membuka dan memberi lapangan pekerjaan kepada rakyat Indonesia, tapi nyatanya masyarakat Indonesia diperlakukan seperti budak, bekerja dengan gaji yang tidak sesuai dan Jam kerja yang berat, tak ubahnya mereka sama saja seperti sapi perah.

Belum lagi dari segi Kebudayaan, Mereka menyebarkannya melalui seni mulai dari musik, style (pakaian, penampilan, acesories) tontonan dan sebagainya yang sangat mudah diterima. Awalnya hanya sebagai media hiburan yang membangkitkan kreativitas yang tidak akan mengganggu hingga akhirnya hal tersebut merubah pola pikir dan pola hidup masyarakat. Mengajak masyarakat untuk menjadi sama seperti apa yang mereka lakukan dan pikirkan hingga menjadi suatu budaya.

Karna dalam kebudayaan terletak jiwa dari suatu bangsa. Jika kebudayaannya dapat diubah, berubahlah jiwa dari bangsa itu. Dengan begitu lenyaplah kebudayaan dari suatu bangsa dan berganti menjadi kebudayaan si imperialis, hingga jiwa bangsa jajahan itu menjadi sama atau menjadi satu dengan jiwa si penjajah.

Menguasai jiwa suatu bangsa berarti mengusai segala-galanya dari bangsa itu. Imperialisme kebudayaan ini adalah imperialisme yang sangat berbahaya, karena masuknya gampang, tidak terasa oleh yang akan dijajah dan jika berhasil sukar sekali bangsa yang dijajah dapat membebaskan diri kembali, bahkan mungkin tidak sanggup lagi membebaskan diri. Dan kita dapat melihat buktinya saat ini di Negara Indonesia kita tercinta ini.

Banyak dampak yang ditimbulkan dari Imperialisme secara umum:
•    Dampak politik
1.    Terciptanya tanah-tanah jajahan
2.    Politik pemerasan
3.    Berkobarnya perang kolonial
4.    Timbulnya politik dunia (wereldpolitiek)
5.    Timbulnya nasionalisme
•    Dampak Ekonomis
1.    Negara imperialis merupakan pusat kekayaan, negara jajahan lembah kemiskinan
2.    Industri si imperialis menjadi besar, perniagaan bangsa jajahan lenyap
3.    Perdagangan dunia meluas
4.    Adanya lalu-lintas dunia (wereldverkeer)
5.    Kapital surplus dan penanaman modal di tanah jajahan
6.    Kekuatan ekonomi penduduk asli tanah jajahan lenyap
•    Dampak sosial
1.    Si imperialis hidup mewah sementara yang dijajah serba kekurangan
2.    Si imperialis maju, yang dijajah mundur
3.    Rasa harga diri lebih pada bangsa penjajah, rasa harga diri kurang pada bangsa yang dijajah
4.    Segala hak ada pada si imperialis, orang yang dijajah tidak memiliki hak apa-apa
5.    Munculnya gerakan Eropa-isasi.

Intinya dampak yang ditimbulkan secara nyata ialah bahwa Negara  yang mengimperialis semakin kaya dan Negara yang diimperialis semakin miskin dan rakyatnya menjadi menderita. Dimana Negara-negara yang menjadi targetnya adalah Negara yang memiliki sumber daya alam yang besar tapi memiliki SDM yang tidak berkompeten dan biasanya mereka adalah Negara-negara dunia ketiga atau Negara berkembang yang membutuhkan banyak bantuan untuk membangun Negara mereka dalam segala bidang. Hal inilah yang dimanfaatkan Negara-negara pengimperialis.

perbandingan ekonomi, politik dan keamanan antara Amerika dan Kanada sekarang ini

Membahas mengenai Kanada dan AS tentunya tak lepas dari yang namanya kemajuan dari segala bidang. Mulai dari ekonomi, politik, keamanan dan juga teknologi.

 Kanada, yang mana negara ini terletak dibagian paling utara benua Amerika yang merupakan negara terluas di bagian Amerika Utara. Selain itu negara ini juga tergolong negara yang maju. Yang mana perekonomian Kanada sekarang mendekati Amerika Serikat dengan sistem ekonomi pasar, pola produksi, dan standar hidup yang tinggi. Sistem pemerintahan Kanada yakni demokrasi parlementer, federasi, dan monarki konstitusional.

Partai di Kanada ada banyak, terdiri dari 3 partai besar dan beberapa partai kecil lainnya. Partai besar itu antara lain, Partai Demokrat Baru, Partai Liberal Kanada, Partai Konservatif Kanada. Sedangkan metode pemilihan umum disini adalah memakai sistem monarki untuk kepala negaranya. Gubernur jenderal ditetapkan dengan nasihat dari perdana menteri secara monarki. Sedangkan perdana menterinya diangkat oleh gubernur jenderal yang biasanya pemimpin partai politik yang memegang kursi terbanyak dalam majelis perwakilan rendah. Cabang pemerintahan legislative yaitu parlemen yang memiliki dua kursi yaitu, Majelis Perwakilan Rendah dan Senat.

Sistem parlementer dan monarki yang dianut oleh negara Kanada ini adalah merupakan pengaruh dari colonial Perancis yang menjajah bangsa ini dulu nya. Sistem pemerintahan negara-negara parlementer yang biasanya mempunyai kepala negara seorang raja atau ratu merupakan hasil kebudayaan dari negara Eropa terutama negara Inggris, yang kemudian diambil oleh beberapa negara didunia untuk dipakai dalam sistem pemerintahan mereka.

Sistem pemerintahan Kanada yakni demokrasi parlementer, federasi, dan monarki konstitusional. Sistem legal yang dipakai adalah hukum inggris, hukum sipil dari hukum Perancis, dan menerima keputusan yurisdiksi dari ICJ (international court of justice). Kepala negara adalah Queen Elizabeth II. Sedangkan yag memegang kepala pemerintahan adalah perdana menteri, yakni, David Johnston.

Kanada menggunakan sistem pemerintahan demokrasi federal yang menyatukan sejumlah komunitas politik yang berbeda di bawah pemerintahan bersama untuk mencapai tujuan bersama, dan pemerintah daerah yang terpisah untuk menangani keperluan-keperluan tertentu masing-masing daerah. Bentuk pemerintahan ini mempertimbangkan realita geografis Kanada, keanekaragaman masyarakat budayanya dan warisan dwi-hukum dan dwi-bahasa.

Amerika Serikat sebagai sebuah negara kapitalis yang maju mendasarkan sistem kapitalisnya pada market economy (ekonomi pasar). Politik-ekonomi Amerika dibangun berdasarkan premis, bahwa tujuan utama aktivitas ekonomi adalah untuk menguntungkan konsumen serta memaksimalkan penciptaan kesejahteraan, sementara distribusi kesejahteraan merupakan tujuan berikutnya. Karena itu, ekonomi Amerika menggunakan pendekatan model neoklasik, yaitu ekonomi pasar (market economy) yang kompetitif. Dengan model ini, individu diharapkan dapat memaksimalkan kepentingan pribadi mereka dalam mencapai kesejahteraan, dengan memaksimalkan kepentingan pribadi mereka, dan korporasi bisnis diharapkan memaksimalkan pencapaian keuntungan (Gilpin, 1987: 150-151).

Ekonomi Amerika Serikat ialah salah satu yang terpenting di dunia. Banyak negara telah menjadikan dolar Amerika Serikat sebagai tolak ukur mata uangnya. Artinya, berharga-tidaknya mata uang mereka ditentukan oleh dolar. Sejumlah negara menggunakan dolar sebagai mata uangnya. Bursa saham Amerika Serikat dipandang sebagai indikator ekonomi dunia. Dengan perekonomian yang kuat, Amerika Serikat mengalokasikan dana sebesar $399.1 miliar untuk anggaran militernya demi menjaga pertahanan keamanan mereka.

Amerika Serikat menerapkan sistem ekonomi kapitalis campuran yang didukung oleh ketersediaan sumber daya alam yang melimpah, infrastruktur yang dikembangkan dengan baik, dan produktivitas yang tinggi. AS menjadi negara dengan produktivitas tenaga kerja per orang tertinggi ketiga di dunia, di belakang Luxemburg dan Norwegia. Pada tahun yang sama, AS juga menjadi negara keempat yang paling produktif per jam, di belakang kedua negara yang disebutkan sebelumnya dan Belanda

Amerika akan tegak sebagai sebuah negara kalau tiga pilar di atas (politik, ekonomi dan militer) masih kokoh. Selama dunia masih menginduk kepada Amerika dalam tiga pilar tersebut, negara Amerika masih tetap kokoh. Amerika Serikat adalah gabungan federasi dari lima puluh negara bagian. Ketigabelas negara bagian yang asli adalah penerus dari Tiga Belas Koloni yang dulunya memberontak melawan pemerintah Inggris.

Amerika Serikat adalah federasi tertua di dunia yang masih tetap bertahan sampai saat ini. AS merupakan sebuah negara republik konstitusional dan demokrasi perwakilan, "dengan kekuasaan mayoritas dibatasi oleh hak-hak minoritas yang dilindungi oleh undang-undang".Dalam sistem federal Amerika Serikat, warga negara biasanya tunduk pada tiga tingkat pemerintahan, yaitu tingkat federal, negara bagian, dan pemerintah daerah. Tugas pemerintah daerah biasanya dibagi antara pemerintah county (setingkat kabupaten) dan munisipal. Secara umum, pejabat legislatif dan eksekutif dipilih melalui pemungutan suara pluralitas oleh warga negara menurut distrik. Tidak ada perwakilan proporsional di tingkat federal, begitu juga dengan tingkat di bawahnya.

Sepanjang sejarahnya, Amerika Serikat dikelola di bawah sistem dua partai. Untuk jabatan terpilih di sebagian besar tingkat pemerintahan, negara bagian menyelenggarakan pemilihan umum pendahuluan untuk memilih calon partai-partai utama yang akan bertanding dalam pemilihan umum.

Perbandingannya ialah dari segi ekonomi Kanada dan AS yang merupakan salah satu Negara-negara maju di Dunia memiliki perekonomian yang tinggi dengan taraf hidup individunya yang tinggi dan pekerjaan yang produktif. Kanada disini juga sudah mulai menampakan bahwa ia juga layak untuk bersaing dengan AS dalam pencapaian perekonomian yang maksimal.

Kanada merupakan negara industri dan teknologi maju, berkecukupan dalam pengadaan energi dikarenakan tersedianya bahan bakar fosil, energi nuklir, dan tenaga hidroelektrik. Ekonominya bergantung pada banyaknya sumber daya alam dan perdagangan, terutama dengan Amerika Serikat, di mana Kanada memiliki hubungan yang luas dan panjang. Meskipun modern, ekonomi Kanada tetap meluas, sumber daya alam tetap sebagai kekuatan yang mengendalikan ekonomi negara tersebut.

Dalam keamanan Kanada dan AS saat ini melakukan rencan kerjasama keamana dunia maya yang saling menguntungkan dalam melindungi infrastruktur. Melalui rencana tersebut, Washington dan Ottawa berharap untuk meningkatkan kerjasama pada pengelolaan insiden dunia maya antara pusat operasi keamanan dunia maya mereka, meningkatkan berbagi informasi dan keterlibatan dengan sektor swasta, dan melanjutkan kerjasama AS-Kanada untuk meningkatkan kesadaran keamanan dunia maya untuk publik.